PP 65 / 2008

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 65 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979

TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

  1. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan tugas tertentu, diperlukan perpanjangan batas usia pensiun bagi jabatan eselon I tertentu;

  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaim

    ana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat :

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 1);

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun

1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

      1. Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat diperpanjang bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan tertentu.

      2. Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan:

  1. 65 (enam puluh lima) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku:

  1. jabatan Peneliti Madya dan Peneliti Utama yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian; atau

  2. jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden;

  1. 60 (enam puluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku:

  1. jabatan struktural Eselon I;

  2. jabatan struktural Eselon II;

  3. jabatan Dokter yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri;

  4. jabatan Pengawas Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Dasar, Taman Kanak-Kanak atau jabatan lain yang sederajat; atau

  5. jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden;

  1. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku:

  1. jabatan Hakim pada Mahkamah Pelayaran; atau

  2. jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden.

    1. Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 62 (enam puluh dua) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan struktural Eselon I tertentu.

    2. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut:

  1. memiliki keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan organisasi;

  2. memiliki kinerja yang baik;

  3. memiliki moral dan integritas yang baik; dan

  4. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan oleh keterangan Dokter.

    1. Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Pimpinan Instansi/Lembaga setelah mendapat pertimbangan dari Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon I.”

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Oktober 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 9 Oktober 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 141

http://www.depdagri.go.id

16 thoughts on “PP 65 / 2008

  1. Yth. 1.Presiden RI, 2. Mensegneg RI, 3. Mendiknas RI, 4. Menpan RI, 5. Kepala BKN, 6. Ketua Komisi II DPR RI, 7. Ketua Komisi X DPR RI, 8. Kepala Biro Hukum Depdiknas, Kepala Kepegawaian Depdiknas, Dirjen PNFI Depdiknas, Dirjen PTKPNF.

    Kami usul agar dalam juklak atau juknis PP 65/2008 pada pasal 4 pada poin 4, jabatan lain yang sederajat diperjelas atau dimasukan jabatan penilik.
    Dengan alasan jabatan Penilik adalah pengawas dalam satuan Pendidikan Nonformal sesuai dengan PP 19/2005 tentang standar nasional pendidikan. Sekjen Ikatan Penilik Indonesia.

  2. Kami mewakili Penilik Seluruh Indonesia mohon dengan hormat agar BUP penilik bisa diakomodasikan dalam pp 65 tersebut yakni pada pasal yang berbunyi “dan pejabat lain yang sederajat”

  3. Sebenarnya kalau pemerintah mau sih memperpanjang BUP Penilik gak susah!tinggal klik bikin lampiran Keputusan ,Cuma mungkin Depkeu gak ngitung kalau ngangkat penilik baru lebih banyak makan biaya karena pengganjian baru sementara penilik seperti saya masih tetap dapat pensiun dan just Rest ,jadi dobel gaji gitu lho, dalam keadaan bencana global keuangan mustinya tuan2 di Depkeu bisa lah cari solusi biar dikit2 juga kan lumayan miliyaran juga anggaran nya! maaf yah

  4. biasa aja deh….
    ya bagi saya biasa aja kalo misalnya kebijakan pemerintah kurang pro rakyat… la wong mereka kebanyakan berjuang demi partainya masing-masing ko…
    kalo ada yang mengaku independent berarti berjuang buang dirinya sendiri.. jadi… gimana dong…?!!!

  5. mari kita berjuang sama-sama melalui IPI, Dinas pendidikan dan atau jalur-jalur lain untuk mewujudkan BUP Penilik 60 tahun……….

  6. yang adil to kalau buat PP, udalah semua pns tanpa pandang jabtannya pensiunkan di usia 60 tahun . itu sangat ideal dan tidak diskriminasi . yang banyak menguras apbn tenaga guru / dosen. udah pangkatnya tinggi , gol 4a keatas dapat tinj sertifikasi 1 kali gaji . masa pensiun 60 th .demi keadilan semua pns pensiunkan di usia 60 tahun semua .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s